Terminal Indihiang Akan Berbenah

Terminal Indihiang Akan Berbenah

Terminal Indihiang Akan Berbenah

INDIHIANG – Terminal Tipe A Indihiang akan melakukan pembenahan beberapa fasilitas pendukung menghadapi arus mudik lebaran tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Ke­pala UPTD Terminal Tipe A Indihiang Asep Burhan, me­­­nurutnya ada beberapa fa­­­si­­litas yang akan dibenahi se­perti penerangan lampu di terminal, WC dan keamanan. ”Kemarin kita kedatangan Dir­­jen Perhubungan untuk me­­­­­­­­­­­­lakukan pemantauan dan ke­siapan terminal menghadapi arus mudik lebaran,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (3/6/2015).

Untuk itu, persiapan menyam­but­ arus mudik ter­sebut akan segera dilakukan pada bulan Ramadan. ”Kalau sekarang ma­sih perencanaan belum ada persiapan khusus,jadi nanti kita jabarkan pembenahan apa saja yang dilakukan,” te­rangnya.
Asep menambahkan dari ha­sil pemantauan Dirjen Per­hubungan secara ope­rasional penunjang terminal sudah leng­kap. ”Di sini dianggap paling lengkap, jadi kita tinggal membenahi fasilitas yang sudah ada serta menambah tingkat pe­nga­wasan,” terangnya.

Dia memprediksi arus mudik tahun ini tidak akan mengalami kenaikan penumpang, yang tahun lalu kurang lebih mencapai 7 ribu penumpang naik turun di Terminal Indihiang. ”Ya kita berharap ada kenaikan yang signifikan, tapi biasanya setiap tahun selalu tidak ada penambahan penumpang,” tuturnya
Se­mentara itu, beberapa pedagang di kawasan Terminal Tipe A Indihiang ber­harap lebaran tahun ini bisa lebih ramai dibanding tahun sebelumnya. ”Kita sudah jenuh, hampir setiap lebaran tidak pernah mendapat un­tung, saya harap pemerintah bi­sa membuat kebijakan yang me­ramaikan terminal,” ujar salah seorang pedagang Apathudin (37) kepada Radar.

Menurutnya, dengan dibukanya jalan baru menuju terminal me­mang bisa membuat ramai. Na­mun, hal tersebut harus diikuti ke­te­gasan dari pemerintah agar penumpang di­wajibkan naik dan turun di dalam ter­minal. ”Percuma kalau pe­num­pangnya tetap naik turun diluar terminal. Pemerintah harus berani memaksa mereka,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, supaya Terminal Tipe A bisa ramai seperti kala awal dibangunnya. Pemerintah harus menutup pul bus, sehingga tidak ada alasan bagi penumpang naik disana. ”Kalau masih ada pul bus saya rasa sulit dan percuma membuka jalan baru ke terminal. Sebab itu (pul bus) penyebab sepinya terminal,” terangnya.

sumber : radartasikmalaya.com

Polres Tasikmalaya Dukung Perda Zero Miras

Polres Tasikmalaya Dukung Perda Zero Miras

Polres Tasikmalaya Dukung Perda Zero Miras

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Kepolisian Kota Tasikmalaya mendukung DPRD Kota Tasikmalaya merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan minuman miras. Dengan Perda tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan kondisi damai dan zero miras di Kota Tasikmalaya. Kapolres Kota Tasikmalaya, AKBP Noffan Widyayoko mengatakan, ia sangat mengapresiasi DPRD yang akan merancang Perda tersebut. Ia mengaku telah dari dulu menyuarakan tentang Perda miras.
Karena menurutnya Kota Tasikmalaya sudah berstatus darurat miras. “Ini bagian dari semangat moral untuk mengajak semua instansi menciptakan situasi aman dan damai dengan zero miras,” kata Noffan kepada Republika, Senin (6/4).

Noffan melanjutkan, Perda miras sejalan dengan tujuan Kepolisian Kota Tasikmalaya. Kepolisian memiliki cita-cita yang sama. Yakni ingin Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri tidak dikotori oleh peredaran minuman keras. Menurutnya, razia yang selama ini dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian kurang didukung oleh aturan. Dengan adanya Perda miras, maka akan ada payung hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan miras.

Ia berharap Perda tentang minuman keras yang sudah memasuki tahap rancangan ada sanksi di dalamnya. Menurut Noffan, dengan adanya sanksi, aparat hukum bisa menentukan tindakan yang tepat. Selain itu, sanksi juga akan memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan. “Tipiring cukup kurungan 3 bulan dan ditambah denda yang besar agar para pelanggar jera,” ujar Noffan. Noffan menegaskan, hukuman kurungan dan denda yang besar diharapkan dapat membuat para pelanggar Perda jera.

Menurutnya, selama ini sanksi sosial belum menimbulkan efek jera. Banyak yang melakukan kembali pelanggaran yang sama. Intinya sanksi sosial belum merubah karakter.

Wakil Walikota Tasik Kaget Lihat Proses Produksi Kikil Ilegal

Wakil Walikota Tasik Kaget Lihat Proses Produksi Kikil Ilegal

Wakil Walikota Tasik Kaget Lihat Proses Produksi Kikil Ilegal

Pasca-penggerebekan 2 pabrik pembuatan kikil yang menggunakan bahan kimia berbahaya, Wakil Walikota Dede Sudrajat bersama komisi II DPRD Kota Tasikmalya, Jawa Barat, melihat langsung kondisi pabrik yang sudah ditutup.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Jumat (27/3/2015), Dede Sudrajat dan rombongan terpaksa naik ke atas bangku untuk mengintip kedalam pabrik kikil. Di dalam pabrik masih terlihat adanya kikil hasil olahan, namun belum dikirim ke pasar, karena sudah digerebeg polisi.

Kikil produksi 2 parbrik tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan, karena mengandung bahan kimia.

Rombongan juga mengeluhkan bau tidak sedap yang keluar dari pabrik yang dianggap sangat mengganggu masyarakat sekitar.

"Sebagai wakil walikota juga merasa kaget, heran kenapa di Tasikmalaya yang luas wilayahnya terukurlah yah. Masih ada berdiri pabrik yang jelas tidak berizin, bahkan proses produksinya naujubillah, membahayakan kesehatan manusia," ujar Dede Sudrajat.

Dewan berharap ada hukuman yang setimpal kepada pemilik pabrik, agar ada efek jera dan tidak mengulangi lagi.

"Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bisa lebih intens dalam pengawasan terhadap peredaran-peredaran makanan," Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ichwan Safa. 

Dua pabrik pengolah kikil milik Soleh dan Euis pada Selasa 24 Maret malam digerebek Polda Jabar. Di pabrik ini dibuat kikil kulit sapi yang diolah menggunakan bahan kimia hydrogen peroxite dan sulfur nitrat. Kedua bahan tersebut bisa merusak ginjal dan organ tubuh lainnya. (Dan/Mut)

Hati-Hati Salurkan Bansos

Hati-Hati Salurkan Bansos

Hati-Hati Salurkan Bansos

Sekda Klaim Tak Ada Program Rentan Korupsi

CIHIDEUNG – Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Idi S Hidayat mengaku sering meminta anak buahnya (PNS) berhati-hati dalam menyalurkan dana bantuan sosial bagi masyarakat atau kelompok.
“Saya sudah sering memberi peringatan, supaya prosedur setiap bantuan harus dilakukan secara nor­matif dan sesuai aturan,” ujarnya saat dihubungi Radar,kemarin (13/4/2015).

Hal ini, menyikapi adanya dua mantan ke­pala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tasikmalaya yang dijebloskan ke penjara akibat terjerat kasus korupsi Kelompok Usaha Bersama (Kube) tahun 2010.

Menurutnya, dalam setiap ke­sempatan bertemu pegawai negeri sipil (PNS) di semua bidang. Dirinya selalu mengingatkan agar setiap prog­ram dicermati dan dianalisa ulang supaya disesuaikan dengan perundang-undangan. ”Jangan sampai ada kesan gegabah dalam melakukan segala sesuatu, makanya saya selalu mengingatkan tupoksi PNS, “ ungkapnya.
Idi menjamin saat ini tidak ada prog­ram bantuan yang rentan korupsi di lingkungan eksekutif. ”Pasalnya sekarang ini, kita (pemkot) tidak bisa melakukan pencairan dana bantuan insidentil sejak tahun 2012,” tuturnya.

Apalagi, kini sistem pencairan ban­tuan bagi masyarakat dibatasi oleh waktu. ”Acuan dari Kemendagri sudah seperti itu, jadi lebih ketat dan transparan,” ungkapnya.

Untuk program Kelompok Usaha Bersama (Kube) hingga kini masih dipertahankan, namun prosedur pengajuan nya bantuan sudah diubah. ”Intinya setiap usulan pengajuan bantuan akan diverifikasi dan dikroscek terlebih dahulu, supaya terhindar dari pemohon yang fiktip,” pungkasnya.

Sebelumnya (12/4/2015), Pemerhati Tasikmalaya Asep M Tamam mengaku prihatin dengan dijebloskanya dua mantan kadinsos yang terjerat korupsi. “Ini harus menjadi kajian penting bagi pemerintah saat ini, terutama dalam masalah rotasi jabatan. Jangan sampai asal menempatkan pegawai,” ujarnya.
Sebab, kata dia, kunci agar pejabat tidak melakukan korupsi yakni dalam hal penempatan pegawai yang harus selektif serta profesional. “Saya yakin kunci agar pejabat tidak korupsi itu yakni menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan serta kapabilitasnya,” terang dia. (den)

sumber :  radartasikmalaya.com

Anggota TNI di Tasikmalaya Terlibat Begal Motor

Anggota TNI di Tasikmalaya Terlibat Begal Motor

Anggota TNI di Tasikmalaya Terlibat Begal Motor

Prajurit Dua (Prada) Budiman, anggota TNI aktif di Bandung, Jawa Barat, harus berurusan dengan aparat kepolisian. Sebab, ia merampas atau (membegal) sepeda motor milik Erwin, warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Senin (6/4/2015), sebelum merampas sepeda motor milik Erwin, Prada Budiman menganiaya korbannya itu hingga babak belur. Erwin tidak tinggal diam, walau pun dalam keadaan babak belur, ia bersama rekannya mengejar oknum anggota TNI itu.

Di SPBU Singaparna, Tasikmalaya, Erwin dan teman-temannya membekuk Prada Budiman. Awalnya, dia mengelak telah mengambil sepeda motor dan harta benda Erwin.

Namun Erwin terus mendesak Prada Budiman agar mengembalikan semua barang miliknya. Dia akhirnya marah dan kembali menyerang Erwin hingga terluka. Warga sekitar akhirnya menangkap anggota TNI itu dan menggiringnya ke kantor polisi.

Walau pun sudah tertangkap tangan, di hadapan polisi, Prada Budiman tetap saja mengelak telah merampas sepeda motor milik Erwin.

Kini oknum TNI itu masih dimintai keterangan di Polres Tasikmalaya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Denpom. (Dan/Rmn)

sumber : Liputan6.com, Tasikmalaya

KMS Injak Gigi Dua

KMS Injak Gigi Dua

KMS Injak Gigi Dua

KMS Injak Gigi Dua

Kabupaten | Koalisi Mutiara Sukapura (KMS) sudah menginjak gigi dua. Tadi siang, Kamis, 26 Maret 2015, gabungan empat partai politik; PAN, Demokrat, Gerindra, dan PKS itu mendeklarasikan kebersamaan mereka dalam KMS di tempat wisata Cipanas Galunggung, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.

Ibarat motor, kini KMS sudah masuk gigi dua. Gigi pertamanya adalah saat November 2014 silam, mereka sepakat membangun koalisi. “Kami sepakat meneguhkan diri untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tasikmalaya ke arah yang lebih baik,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya, Deni R Sagara.

Menurutnya, kesepakatan empat partai politik untuk bergerak dalam satu koalisi itu menjadi modal kuat dalam membangun daerah. “PAN beserta seluruh rekan partai koalisi mempunyai semangat meneguhkan silaturahmi sebagai tradisi politik di tatar Sukapura. Melakukan perbaikan tidak bisa dilakukan satu pihak, tapi harus bersama-sama dengan bahu membahu dalam membangun,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya, Asep Hidayat, berharap, deklarasi KMS menjadi titik awal perbaikan. “Koalisi ini bukan hanya untuk menghadapi pilkada, tapi harus terus dipelihara untuk memperjuangkan cita-cita menyejahterakan masyarakat. Kita ingin merespons cepat berbagai permasalahan yang terjadi,” tandasnya.

Sementara itu, ketua panitia deklarasi, Ato Rinanto, menjelaskan, dipilihnya Galunggung sebagai tempat menggelar acara, karena Galunggung tidak bisa dilepaskan dengan berdirinya Kabupaten Tasikmalaya. “Dulu, di sini telah lahir pemimpin-pemimpin besar. Hari ini kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin besar dari tempat ini juga,” harapnya.

 

sumber: initasik.com

Asistensi Lambat Program Terhambat

Asistensi Lambat Program Terhambat

Asistensi Lambat Program Terhambat

Asistensi Lambat, Program Terhambat Bisa Pengaruhi Keterlambatan

Pembangunan INDIHIANG – Lambatnya proses asistensi APBD murni tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Tasik­malaya mulai di­keluh­kan sejumlah organisasi perangkat dae­rah (OPD). Seperti diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustopa. Dia mengaku mendapatkan keluhan dari OPD saat Komisi I dan beberapa OPD melakukan pertemuan untuk membahas kinerja tahun 2014 dan persiapan kegiatan di tahun 2015. “Asistensi yang biasanya selesai di bulan Januari sehingga Februari itu program sudah berjalan, hingga saat ini ternyata belum selesai. Ya hal ini dikeluhkan oleh OPD,” ujarnya kepada Radar, kemarin (25/3/2015). 

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan terlambatnya asistensi harus menjadi perhatian wali kota terkait kinerja di bagian keuangan. Pasalnya, bisa berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. “Terutama di OPD keca­matan dan kelurahan dan OPD langsung yang berkaitan deng­an pelayanan bisa terganggu,” tegas­nya. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Nurul Awalin meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mem­percepat pro­ses pencairan APBD murni yang sampai saat ini belum turun. “Agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan pembangunan,” tuturnya. Menurutnya, keterlambatan pencairan bisa berdampak pada pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan terganggu. “Ini harus dievaluasi oleh pemerintah dan segera dikoreksi keterlambatan tersebut, ” ungkapnya. Dia menduga keterlambatan kemungkinan besar akibat BKAD belum menguasai sepenuhnya system accrual basis yang dipakai saat ini. “Mungkin itu terlambat dalam input datanya, akibat system accrual basis yang sebenarnya terkesan dipaksakan,” paparnya. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Nana Sujana menampik adanya keterlambatan pencarian APBD murni 2015 tersebut. “Sudah-sudah cair, buktinya kan untuk gaji PNS juga pada dibayar,” ungkapnya saat dihubungi Radar. Sedangkan untuk anggaran pembangunan, ada proses dan tahapan terlebih dahulu yang harus ditempuh. “Kan ada proses, ada tahap lelang dan harus sesuai dengan jadwal kegiatan,” jelasnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tasikmalaya Nana Rosadi menga­takan BKAD sedang meng­urus entri data dari rencana kegiatan anggaran (RKA) dari masing-masing dinas. “Kalau sudah selesai baru lah keluar RUP (rencana umum pengadaan),” ungkapnya. Pihaknya mengaku ingin secepatnya mencairkan pengadaan tersebut. “Dan mudah-mudahan bulan ini RUP selesai, sehingga bulan April bisa cair,” tandasnya. (ali) 

 sumber :radartasikmalaya.com