Hati-Hati Salurkan Bansos
Hati-Hati Salurkan Bansos
Sekda Klaim Tak Ada Program Rentan Korupsi
CIHIDEUNG – Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Idi S Hidayat mengaku sering meminta anak buahnya (PNS) berhati-hati dalam menyalurkan dana bantuan sosial bagi masyarakat atau kelompok.
“Saya sudah sering memberi peringatan, supaya prosedur setiap bantuan harus dilakukan secara normatif dan sesuai aturan,” ujarnya saat dihubungi Radar,kemarin (13/4/2015).
Hal ini, menyikapi adanya dua mantan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tasikmalaya yang dijebloskan ke penjara akibat terjerat kasus korupsi Kelompok Usaha Bersama (Kube) tahun 2010.
Menurutnya, dalam setiap kesempatan bertemu pegawai negeri sipil (PNS) di semua bidang. Dirinya selalu mengingatkan agar setiap program dicermati dan dianalisa ulang supaya disesuaikan dengan perundang-undangan. ”Jangan sampai ada kesan gegabah dalam melakukan segala sesuatu, makanya saya selalu mengingatkan tupoksi PNS, “ ungkapnya.
Idi menjamin saat ini tidak ada program bantuan yang rentan korupsi di lingkungan eksekutif. ”Pasalnya sekarang ini, kita (pemkot) tidak bisa melakukan pencairan dana bantuan insidentil sejak tahun 2012,” tuturnya.
Apalagi, kini sistem pencairan bantuan bagi masyarakat dibatasi oleh waktu. ”Acuan dari Kemendagri sudah seperti itu, jadi lebih ketat dan transparan,” ungkapnya.
Untuk program Kelompok Usaha Bersama (Kube) hingga kini masih dipertahankan, namun prosedur pengajuan nya bantuan sudah diubah. ”Intinya setiap usulan pengajuan bantuan akan diverifikasi dan dikroscek terlebih dahulu, supaya terhindar dari pemohon yang fiktip,” pungkasnya.
Sebelumnya (12/4/2015), Pemerhati Tasikmalaya Asep M Tamam mengaku prihatin dengan dijebloskanya dua mantan kadinsos yang terjerat korupsi. “Ini harus menjadi kajian penting bagi pemerintah saat ini, terutama dalam masalah rotasi jabatan. Jangan sampai asal menempatkan pegawai,” ujarnya.
Sebab, kata dia, kunci agar pejabat tidak melakukan korupsi yakni dalam hal penempatan pegawai yang harus selektif serta profesional. “Saya yakin kunci agar pejabat tidak korupsi itu yakni menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan serta kapabilitasnya,” terang dia. (den)
sumber : radartasikmalaya.com
Posting Komentar